Reformasi Hukum Pidana Di Era Digital: Analisis Terhadap Kuhp Baru
DOI:
https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5462Keywords:
Reformasi Hukum, Era Digital, KUHP Baru, Legal Reform, Digital Era, New Penal Code.Abstract
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem hukum pidana Indonesia. Menggantikan KUHP kolonial, aturan baru ini mencoba menyesuaikan hukum pidana dengan tantangan era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi literatur, menganalisis sejauh mana KUHP baru mengakomodasi kejahatan digital, perlindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi di ruang siber. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa pengaturan terkait tindak pidana digital, cakupannya masih terbatas dan berpotensi tumpang tindih dengan UU ITE dan UU PDP. Diperlukan harmonisasi hukum agar respons terhadap kejahatan digital lebih efektif dan komprehensif.References
Aldriano, Muhammad Anthony. “Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana.” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 1 (2022): Hlm.2169–2175. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/2947/pdf/7209.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2017.
Cahyono, Soetardi Tri, Wina Erni, and Taufik Hidayat. “Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal Hukum dan HAM Digital 10, no. 2 (2024): Hlm.1–23. https://journals.yapilin.com/index.php/djh/article/download/6/5.
Council of Europe. “The Budapest Convention on Cybercrime.” Council of Europe.
Damayana, Gita Putri. “Mengapa Kita Perlu Melakukan Revisi KUHAP Dan Mengapa Sebaiknya Tidak Dilakukan Sekarang.” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014. Last modified 2014. Accessed May 5, 2025. https://www.pshk.or.id/blog-id/mengapa-kita-perlu-melakukan-revisi-kuhap-dan-mengapa-sebaiknya-tidak-dilakukan-sekarang/.
Hidayat, Rofiq. “Mengulas Pengaturan Kejahatan Digital Dalam KUHP Baru.” Hukumonline. Last modified 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-pengaturan-kejahatan-digital-dalam-KUHP-baru-lt63b3c9d523eb8.
———. “Mengulas PengaturanHlm. Kejahatan Digital Dalam KUHP Baru.” Hukumonline.Com.
Kementerian Kominfo RI. Kajian Integrasi Regulasi Siber: Harmonisasi UU ITE Dan KUHP Baru. Jakarta: Kominfo, 2024.
Lubis, Sopian. “Serangan Cyber Dan Kebocoran Data Pada Lembaga Keuangan Syariah Pra Dan Pasca Uu No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dan Uu No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.” Universitas Islam Negeri, 2023. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76325/1/SOPIAN LUBIS-FSH.pdf.
Muladi, and Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
PSHK. Analisis Kritis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Digital Dalam KUHP Baru. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2023.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Ramli, Ahmad M. Hukum Siber Indonesia: Regulasi Dan Tantangan Di Era Digital. Bandung: Refika Aditama, 2022.
Rencang, Rewang. “Peran Kerja Sama ASEAN Dalam Penanggulangan Cybercrime: Strategi Harmonisasi Hukum.” Jurnal Hukum Lintas Global 3, no. 1 (2024): Hlm. 542–554. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/90.
Rosadi, Sinta Dewi. Perlindungan Data Pribadi Dan Tantangan Hukum Siber Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
Satria, Dwinanda Bagus. “Urgensi Harmonisasi KUHP Baru Dan UU ITE Dalam Menangani Cybercrime.” Jurnal Legislasi Indonesia 21, no. 3 (2024): Hlm. 213–215.
Sudira, I Wayan. “Keadilan Digital: Tantangan Hukum Dalam Era Disrupsi Teknologi.” Kertha Widya Jurnal Hukum 12, no. 1 (2024): Hlm.35–59. https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/2203/1221.
UNODC. “UN General Assembly Adopts Landmark Convention on Cybercrime,” United Nations Office on Drugs and Crime.” United Nations Office on Drugs and Crime.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2017.
Cahyono, Soetardi Tri, Wina Erni, and Taufik Hidayat. “Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal Hukum dan HAM Digital 10, no. 2 (2024): Hlm.1–23. https://journals.yapilin.com/index.php/djh/article/download/6/5.
Council of Europe. “The Budapest Convention on Cybercrime.” Council of Europe.
Damayana, Gita Putri. “Mengapa Kita Perlu Melakukan Revisi KUHAP Dan Mengapa Sebaiknya Tidak Dilakukan Sekarang.” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014. Last modified 2014. Accessed May 5, 2025. https://www.pshk.or.id/blog-id/mengapa-kita-perlu-melakukan-revisi-kuhap-dan-mengapa-sebaiknya-tidak-dilakukan-sekarang/.
Hidayat, Rofiq. “Mengulas Pengaturan Kejahatan Digital Dalam KUHP Baru.” Hukumonline. Last modified 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-pengaturan-kejahatan-digital-dalam-KUHP-baru-lt63b3c9d523eb8.
———. “Mengulas PengaturanHlm. Kejahatan Digital Dalam KUHP Baru.” Hukumonline.Com.
Kementerian Kominfo RI. Kajian Integrasi Regulasi Siber: Harmonisasi UU ITE Dan KUHP Baru. Jakarta: Kominfo, 2024.
Lubis, Sopian. “Serangan Cyber Dan Kebocoran Data Pada Lembaga Keuangan Syariah Pra Dan Pasca Uu No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dan Uu No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.” Universitas Islam Negeri, 2023. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76325/1/SOPIAN LUBIS-FSH.pdf.
Muladi, and Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
PSHK. Analisis Kritis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Digital Dalam KUHP Baru. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2023.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Ramli, Ahmad M. Hukum Siber Indonesia: Regulasi Dan Tantangan Di Era Digital. Bandung: Refika Aditama, 2022.
Rencang, Rewang. “Peran Kerja Sama ASEAN Dalam Penanggulangan Cybercrime: Strategi Harmonisasi Hukum.” Jurnal Hukum Lintas Global 3, no. 1 (2024): Hlm. 542–554. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/90.
Rosadi, Sinta Dewi. Perlindungan Data Pribadi Dan Tantangan Hukum Siber Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
Satria, Dwinanda Bagus. “Urgensi Harmonisasi KUHP Baru Dan UU ITE Dalam Menangani Cybercrime.” Jurnal Legislasi Indonesia 21, no. 3 (2024): Hlm. 213–215.
Sudira, I Wayan. “Keadilan Digital: Tantangan Hukum Dalam Era Disrupsi Teknologi.” Kertha Widya Jurnal Hukum 12, no. 1 (2024): Hlm.35–59. https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/2203/1221.
UNODC. “UN General Assembly Adopts Landmark Convention on Cybercrime,” United Nations Office on Drugs and Crime.” United Nations Office on Drugs and Crime.
Downloads
Published
2025-07-17
Issue
Section
Artikel Penelitian
License
With the receipt of the article by the Jurnal Hukum Mimbar Justitia)Editorial Board and the decision to be published, then the copyright regarding the article will be diverted to Jurnal Hukum Mimbar Justitia.
Jurnal Hukum Mimbar Justitia by Editor is licensed under CC BY-SA 4.0
