Ulasan Singkat Tinjauan Yuridis Pendayagunaan Kekurangan Syarat Subyektif Dan Obyektif Dalam Pembatalan Perjanjian

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Syarat sah Perjanjian yang termaktub pada Pasal 1320 KUHPerdata. Pihak-pihak dalam perjanjian terkadang gagal memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga Ketika muncul kerugian mereka tidak paham langkah apa guna menghapus perjanjian tersebut. Hal ini memunculkan permasalahan: bagaimana upaya maksimal pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut dan bagaimana langkah pembatalan suatu perjanjian yang dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data kualitatif yang menitikberatkan data sekunder melalui penerapan norma-norma, kaidah-kaidah dalam hukum positif, serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Upaya maksimal pihak yang merasa dirugikan dalam suatu perjanjian adalah memanfaatkan solusi dan mekanisme pembatalan perjanjian dan, langkah pembatalan suatu perjanjian yang dipandang tidak memenuhi syarat subyektif dilakukan melalui pengajuan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri maupun mengajukan pembuktian langsung bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum secara seketika akibat tidak terpenuhinya persyaratan obyektif.

Abstract

This research aims to analyze the Validity Requirements of Agreements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The parties in the agreement sometimes fail to understand their rights and obligations, so when losses occur, they do not know what steps to take to terminate the agreement. This raises the issue: what are the maximum efforts of the party who feels aggrieved in the agreement and what are the steps to annul an agreement that is deemed not in accordance with the laws and regulations in Indonesia. This research is a normative legal study with qualitative data that emphasizes secondary data through the application of norms and rules in positive law, as well as an approach to legislation. Research results show that: The maximum effort of the aggrieved party in an agreement is to utilize the solutions and mechanisms for canceling the agreement, and the cancellation of an agreement deemed not to meet subjective requirements is carried out by submitting a cancellation of the agreement to the District Court or by directly proving that the agreement is void by law immediately due to the failure to meet objective requirements.