SOSIALISASI ASAS TUJUAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT DAN PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen

Abstract


ABSTRAK

Lembaga Kerja Sama Bipartit merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh untuk menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan menjaga kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh. sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial, walaupun terjadi perselisihan hubungan industrial dapat selesaikan secara musyawarah (bipartit) tanpa harus melibatkan pihak ketiga, sehingga mogok dan penutupan perusahaan (lockout) tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak. fungsi hukum LKS Bipartit, adalah: sebagai standard of conduct, sebagai as a tool of social of engeneering, sebagai as a tool of social of control  dan sebagai  as a facility on human interaction untuk mewujudkan hubungan industrial harmonis (Industrial Peace) yaitu hak dan kewajiban pengusaha serta pekerja/buruh terjamin dan dapat dilaksanakan, mencegah potensi terjadinya perselisihan hubungan industrial dan kalaupun terjadi perselisihan hubungan industrial tidak perlu melibatkan pihak ketiga karena dapat diselesaikan secara musyawarah (Bipartit) secara internal sehingga mogok dan penutupan perusahaan (lock out) tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak.

ABSTRACT

The Bipartite Cooperation Institution is a forum for communication and consultation between employers and representatives of trade unions/labor unions and/or representatives of workers/laborers to create fair industrial relations to maintain the survival, growth, and development of the company, including the welfare of workers/labourers. so that it can prevent industrial relations disputes, even though industrial relations disputes can be resolved by deliberation (bipartite) without having to involve third parties, so strikes and company closures (lockout) do not need to be used to impose their will. The legal functions of the Bipartite LKS are: as a standard of conduct, as a tool of social engineering, as a tool of social control and as a facility on human interaction to realize harmonious industrial relations (Industrial Peace), namely rights and obligations. employers and workers/labourers are guaranteed and enforceable, preventing potential industrial relations disputes and even if industrial relations disputes occur, there is no need to involve third parties because they can be resolved internally by deliberation (Bipartite) so strikes and company closures (lockout) do not need to be used to obtrude.

 


Keywords


Asas; Bipartit; Industrial; Perselisihan; Principle; Bipartite; Industrial; Dispute.

References


Dewi, N. K. A. T., Darmadha, I. N., & Pujawan, I. M. (n.d.). Penerapan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan Terkait Hak Jaminan Sosial Pekerja Pada PT. Sinar Dewata Di Kabupaten Jembrana. E-Jurnal Universitas Udayana, 1–13.

Dhamayanti, S. K. (2021). Analisis implementasi tanggung jawab sosial berbasis stakeholder pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Blogchain: Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain, 1(2), 86–96.

Huda, N. (2017). Ekonomi Pembangunan Islam. Prenada Media.

Khakim, A. (2009). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Priansah, D. J. (2018). Perencanaan dan Pengembangan SDM. Alfabeta.

Suwarto. (2003). Hubungan Industrial Dalam Praktek. Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia.

Utami, K. T. (2013). Peran Serikat Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Jurnal Wawasan Hukum, 28(1), 675–686. http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/63/45

Zamhari, M. (2020). Analisis Efektifitas Lembaga Kerja Sama Bipartit dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan. Jurnal Widyaiswara Indonesia, 1(1), 1–8. http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/17/9

Zulkarnaen, A. H. (2018). Konfigurasi Politik Dan Karakter Hukum Dalam Perumusan Perjanjian Kerja Perorangan Dan Perjanjian Kerja Bersama. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 4(1), 89–111. https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.369




DOI: https://doi.org/10.35194/je.v2i2.1709

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

JE (Journal of Empowerment) Indexed by :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Suryakancana (LPPM UNSUR).

Gedung Rektorat Universitas Suryakancana, Jl. Pasir Gede Raya-Cianjur, 43216, Telp. 0263-270106, Fax. 0263-261383, Email: je@unsur.ac.id 

Creative Commons License
Copyright: JE (Journal of Empowerment) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.