PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PERIZINAN DI TENGAH PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
Abstrak
Peningkatan signifikan dalam Pembangunan industri ini pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis bidang perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan yuridis terkait kewenangan dalam memberikan perizinan pembangunan kawasan industri yang diberikan oleh pemerintah daerah serta upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan komoditas utama di tengah pembangunan kawasan industri. Metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji atau menganalisis bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Data yang dikaji berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pemberian izin pembangunan tengah kawasan industri. Pendekatan yang dilakukan dalam metode ini yaitu, peraturan perundang - undangan sebagai landasan yuridis, teori sebagai landasan teoritis, dan pendapat para ahli sebagai patokan dari objek kajian kami. Hasil penelitian yang kami lakukan ini menunjukan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perizinan pembangunan kawasan industri dengan mempertimbangkan resiko yang akan diterima oleh masyarakat sekitar. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk memberikan upaya terhadap pembangunan industri di atas lahan pertanian yang menjadi komoditas utama di setiap daerahnya. Penelitian kami dimaksudkan agar bisa menjadi suatu edukasi agar masyarakat ikut berkontribusi dalam mempertahankan komoditas utama serta dorongan bagi pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan kepentingan warga dengan mengupayakan lahan lahan subur tetap dipertahankan.
Kata Kunci : Industri, Perizinan, Alih Fungsi, Komoditas Utama.
Referensi
Fatchurrokhman, Muhammad Furqon. 2019. “Page 1 1dampak Kawasan Industri Millenium Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Danlingkungan Masyarakat Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.” Universitas Diponegoro.
Hamluddin, S. Sarwoprasodjo, Dan N. Purnaningsih. 2019. “Konflik Sosial Kawasan Industri Jababeka Dalam Perspektif Komunikasi.” Makna 4(1):1–19.
Hidayah, Siti Nur, Gili Argenti, Dan Gun Gun Gumilar. 2022. “Penerapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) Di Kabupaten Bekasi.” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9:1358–63.
Istiqomah, A., Nindyantoro, N., & Novindra, N. (2019). Analisis Land Rent Dan Daya Saing Pertanian Padi Organik Di Kabupaten Tasikmalaya. Journal Of Agriculture, Resource And Environmental Economics, 2(1), 13-25.
Mahendra, I. M. A., & Juniastra, I. M. (2023). Strategi Perencanaan Kawasan Industri Dalam Tata Ruang Perkotaan. Jurnal Ilmiah Vastuwidya, 6(1), 45-54.
Medianti, Uji Sukma, Dan Bilal Ramadhan. 2021. “Lahan Pertanian Di Kabupaten Bekasi Tersisa 57 Ribu Hektare.” Republica.Co.Id.
Nainggolan, Hotnida, Ni Wayan Surya Wardhani, Amin Setyo Leksono, Dan Imam Santoso. 2021. “Readiness Assessment Of Pasuruan Industrial Estate Rembang (Pier) Towards Sustainable Industrial Estate.” Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan 8(3):102–6. Doi: 10.21776/Ub.Jsal.2021.008.03.1.
Nasution, I. S. (2018). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Pada Industri Rotan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Ekonomi Pembangunan).
Nur, Djakaria M. 2016. “Dampak Pembangunan Kawasan Industri Di Kabupaten Bekasi Terhadap Alih Fungsi Lahan Dan Mata Pencaharian Penduduk.” Jurnal Geografi Gea 7(2). Doi: 10.17509/Gea.V7i2.1717.
Nur, K., Juwita, J., & Atmojo, K. (2022). Perlindungan Hukum Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pada Pt. Suria Lintas Gemilang.
Pengajar, Staf, Dan F. H. Unnes. 2011. “Fungsi Pemberian Izin Usaha Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Era Pembangunan Berwawasan Lingkungan.” Fungsi Pemberian Izin Usaha Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Era Pembangunan Berwawasan Lingkungan 40(3):338–43.
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.
Pratiknya. 2007. “Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Semarang.”
Radjab, Abi M. 2015. Hukum Perizinan. Bandung: Kalam Media.
Ramadhanti, E. (2019). Perubahan Aspirasi Pendidikan Masyarakat Di Kawasan Industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. E-Societas, 8(1).
Ramdhani, Gilar. 2020. “Mentan Syahrul Ajak Insan Pertanian Hentikan Alih Fungsi Lahan.” Liputan6.Com. Diambil (Https://Www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/4278519/Mentan-Syahrul-Ajak-Insan-Pertanian-Hentikan-Alih-Fungsi-Lahan).
Rinayanti, Rinayanti, Dan Riatu Mariatul Qibthiyyah. 2021. “Indonesia Local Industry Structure And Firms Productivity In Industrial Area.” Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi 10(1):93–112. Doi: 10.15408/Sjie.V10i1.17197.
Rusmanto, Wieky. 2017. “Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota / Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat.” Jimia?: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi 11(2):19.
Saputri, M. D. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Investasi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Besar Dan Sedang Di Kota Surabaya Tahun 2005-2014 (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).
Sarjana, Sri, Dan Nur Khayati. 2018. “Industrial Estate Development: Challenges And Opportunities In Strengthening Competitiveness Of Manufacturing Industries.” Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal Of Development Planning 2(2):152–69. Doi: 10.36574/Jpp.V2i2.43.
Sekeon, G. S., Makarau, V. H., & Van Rate, J. (2019). Analisis Infrastruktur Kawasan Industri Di Kecamatan Kema Dan Kauditan. Spasial, 6(3), 600-608.
Sjaifuddin, Sjaifuddin. 2018. “Environmental Management Prospects Of Industrial Area: A Case Study On Mcie, Indonesia.” Business: Theory And Practice 19:208–16. Doi: 10.3846/Btp.2018.21.
Triananda, Alfa Reza, Asal Pendaftaran, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Program Studi, Dan Kebijakan Publik. N.D. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.”
Vyona Devi Arumsa, V. (2023). Legalitas Usaha Industri Kayu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Winardi, Winardi, D. S. Priyarsono, Hermanto Siregar, Dan Heru Kustanto. 2019. “Peranan Kawasan Industri Dalam Mengatasi Gejala Deindustrialisasi.” Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia 19(1):84–95. Doi: 10.21002/Jepi.V19i1.834.
