SHARIA VENTURE CAPITAL DISPUTE SETTLEMENT

Abstract

Modal Ventura Syariah merupakan suatu entitas yang mendanai dengan menyuntikkan modal ekuitas ke dalam perusahaan yang membutuhkan dukungan keuangan untuk rentang waktu tertentu berdasarkan prinsip syariah. Keistimewaan perusahaan ini yakni tidak diperlukannya jaminan (collateral) dalam menyalurkan pembiayaannya, sehingga aktivitas modal ventura tinggi akan resiko. Namun, dalam prakteknya, tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kemungkinan terjadi ketidakpatuhan (wanprestasi) terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, sehingga memerlukan suatu penyelesaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa pada modal ventura syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yang merupakan penelitian melalui studi pustaka atau dokumen dengan menggunakan bahan hukum sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap sengketa yang terjadi dalam sektor jasa keuangan maka sebelumnya harus diselesaikan melalui lembaga itu sendiri, jika tidak tercapai kesepakatan maka baru diselesaikan melalui pengadilan atau litigasi maupun di luar pengadilan yang biasa disebut non litigasi. Penyelesaian perselisihan dalam PMV/PMVS didasarkan pada ketentuan Peraturan Jasa Keuangan yaitu LAPS SJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Sharia Venture Capital is an entity that funds companies by injecting equity capital for a specified period, according to Sharia principles. The specialty of this company is that it does not require collateral to secure financing, so venture capital activities are inherently high-risk. However, in practice, it does not always work as expected. There is a possibility of non-compliance (default) with the rights and obligations stipulated in the financing agreement, thus requiring a resolution. The purpose of this research is to determine dispute resolution in Sharia venture capital. The research method employed is the normative legal method, which involves research through library or document studies using secondary legal materials originating from statutory regulations. From this research, it can be concluded that every dispute that occurs in the financial services sector must first be resolved through the institution itself. If an agreement cannot be reached, it will only be resolved through court or litigation, or outside the court, which is usually referred to as non-litigation. Dispute resolution in PMV/PMVS is based on the provisions of the Financial Services Regulations, namely LAPS SJK or Alternative Institution for Dispute Resolution in the Financial Services Sector.