PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI BANTEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

Asnawi Asnawi, Aji Mulyana

Abstract


The elections of the head of the region and Deputy Head of the region are the elections to choose the head of the region and Deputy Head of the area directly within the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia The year 1945. The election of the head of the philosophical foundation of the juridical area has Article 18 paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The election of the head of the Region directly and simultaneously was first performed in the year 2015. Simultaneous elections were held next in 2017, one of the areas that carry out is the province of Banten. This research aims to find out whether there is a violation of criminal acts of political money election of the head of the region according to law No. 10 The Year 2016 on the second amendment in the law number 1 The Year 2015 About The Gubernatorial election, Governor and the Mayor elections of members of Parliament, DPD, and DPRD. This research was conducted by using the juridical normative approach method and empirical juridical approach that is performed based on the primary law materials by way of reviewing legislation and research direction in The Election Watchdog Agency Of Banten Province. Based on the results of the study, the reported violations of the election Watchdog Agency that is abuse of the tools praga campaign, veiled and Political campaign money.

 

Keywords: Crime; Law Enforcement; Money Politics; Elections.


Full Text:

PDF

References


A. Buku

Barda Nawawi Arief, 2006, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indoeesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi (Dari Negative Legislature ke Positive Legislature), Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.

Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia, Refika Aditama, Bandung.

Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tetang Partai politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tetang perubahan Undang-undang 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tetang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

C. Jurnal.

Asnawi, 2016, Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye Di Kabupaten Serang, Jurnal Mimbar Hukum Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. 2 No. 2 Desember.

Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik, Jurnal Mimbar Hukum Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. 1 No. 2 Desember.

D. Tesis, Internet dan Lain-lain.

Asnawi, 2015, Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legistatif Pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Serang, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum UNTIRTA.

Detik News, Kamis, 16 Februari 2017. Diunduh pada 1 Mei 2018.

BAWASLU Provinsi Banten, 2017, Rekapitulasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten.




DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i2.467

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JHMJ (Jurnal Hukum Mimbar Justitia) INDEXED BY :


 

 

 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.