POTENSI PENYELEWENGAN ALOKASI DANA DESA DI KAJI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Yuyun Yulianah

Abstract


A lot of government aid which is allocated for village development is kind of
government attention to rural areas. However, in this case the potency of Village
financial fraud is more likely to happen. It is not apart from the lack of the
supervision from district government officials on the funds flow process. In addition,
which is also important is the human resources of government officials in the village
itself were generally weak. The amount of the Village Fund Allocation (ADD)
received by the Head of Village is quite small and is not comparable with the
responsibility of the head of the village which is expected to organize village
development. Even worse, the ADD fraud culture by unscrupulous bureaucracy has
caused the fund received by the village was pretty small.
Keywords: Regional Autonomy, Village Fund Allocation.

Full Text:

PDF

References


A. Buku.

Bayu Sukmawan Budiyono, Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004.

Maryunani, Keuangan dan Ekonomi Desa, makalah Pada Universitas Brawijaya, Malang, 2006.

Maurice Duverger, dalam Kuntjoro Purbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, cet 3. PT.Eresco, Bandung, 1978.

M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta, 1998

B. Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Keduakalinya Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa

C. Jurnal.

Menjembatani Penelitian dan Kebijakan, dikutip dari http://www.smeru.or.id, 7 September 2015.

Sukesi, Efektivitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Perekonomian Desa Di Kabupaten Pacitan, Jurnal Ilmiah, Universitas Dokter Sutomo, Surabaya, Vol. 1 Desember Tahun 2007

www.investigasi.or.id. Ciri-ciri korupsi (Tanggal 8 September 2015).




DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.43

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JHMJ (Jurnal Hukum Mimbar Justitia) INDEXED BY :


 

 

 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.