PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK DIHUBUNGKAN DENGAN PENCEGAHAN KORUPSI POLITIK

Dedi Mulyadi, M. Rendi Aridhayandi

Abstract


Given the importance of the elections in a democracy, the principle of keeping the elections in accordance Luber Jurdil, especially of political corruption. Then on January 23, 2014 the Constitutional Court passed a decision in a judicial review of Law No. 42 of 2008 on General Election of President and Vice President of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, by decision No. 14 / PUU-XI /2013 decided elections simultaneously at in 2019 and beyond. Concurrent elections is one of the prevention of political corruption. Political corruption is an act of power holders in order to take advantage of the power. For example: the financing of political parties, the purchase "ticket" or "boat" in local elections, as well as imaging and campaign costs. Constitutional Court decisions on the implementation of simultaneous elections in the year 2019 is one of the prevention of political corruption. The method used in this study using sociological juridical approach, specification of descriptive analysis. Identification of problems regarding (1) the background of the political corruption in the electoral operations, (2) the potential for problems in the implementation of elections simultaneously in 2019 can save and prevention of corruption of political, (3) attempts to resolve any potential problems in the elections simultaneously 2019 against the corruption of political purpose of this study is to know about the background of the political corruption, potential problems in the implementation of simultaneous elections and the efforts of its completion. The method used in this study is juridical sociological analysis with descriptive specification. The research result that the background of the political corruption is the ambition to achieve dynastic power, while the verdict was handed down too lightly, and the efforts made by the political financing system and raising the parliamentary threshold.
Keywords : Political corruption, The Constitutional Court ruling, The elections simultaneously.

Full Text:

PDF

References


A. Buku.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

H. Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Hendra Budiman, Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Irvan Mawardi, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada (Mewujudkan Electoral Justice dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis, Rangkang Education bekerjasama dengan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Yogyakarta Jakarta, 2014.

Janedri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (penyusun), Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi), cetakan kedua, Komisi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2006.

Mansyur Semma, Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

Martitah, Mahkamah Konstitusi (Dari Negative Legislature ke Positive Legislature), Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2013.

Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2014.

Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media Offseet, Yogyakarta, 1991.

________________, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

________________, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 1999.

________________, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen, LP3ES, Jakarta, 2007.

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Satjipto Raharjo, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Surachmin dan Suhandi Cahaya, Strategi & Teknik Korupsi (Mengetahui Untuk Mencegah), Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Udin Koswara, Dinamika Reformasi Politik, Hukum dan Ekonomi di Indonesia, Pusbangter, Jatinangor Sumedang, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Rupublik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

C. Jurnal. Makalah, Internet, dan Lain-lain.

Joko Purnomo, Political Corruption As An Expression Of Political Alienation: The Rampant Political Corruption During The Decline Of State-Ideal Role, Paper, Malang, 2012.

Krisna Harahap, Implementasi Hukuman Mati Dalam Pemberantasan Extra Ordinary Crime, Makalah, Kuliah Umum di Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana, 22 Mei 2015.

Mardjono Reksodiputro, Me“Miskin”kan Koruptor-Caranya? (Suatu Makalah Pengantar Untuk Membuka Cakrawala), Makalah, Dibawakan pada Seminar Nasional “National Moot Court Competition” Piala Jaksa Agung III-Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pancasila Dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 18 Desember 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sri Soemantri Martosuwignjo, Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijaksanaan, makalah untuk Praseminar Identitas Hukum Nasional, di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, tanggal 19-20 Oktober 1987.




DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.39

Refbacks

  • There are currently no refbacks.





 JHMJ (Jurnal Hukum Mimbar Justitia) INDEXED BY :


 

    

 

 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.