PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DAN PERTUMBUHAN UMKM

M Budi Mulyadi

Abstract


The Government should devise a strategy to enhance the welfare of society. With a variety of policy and services to the public must be oriented to the improvement of the welfare of the community. One of the factors to improve the welfare of society is it gives a good licensing services, this may increase in the quantity and quality of the growth of the independent business community. Licensing is the instrument of Government to control the activity of the society, therefore the licensing has a very big role for to bring an area towards the better.

 

Keywords: The Licensing Service, Self-employment, Investments, An Increase In Well-being.



Full Text:

PDF

References


A. Buku

Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta.

Sedarmayanti, 2009, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

C. Jurnal, Makalah, Internet dan Lain-lain.

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, 2016, Masalah Rawan Dalam Hubungan Industrial Dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. 2 No. 2, Desember.

Antonius Tarigan, Dilema Birokrasi Satu Pintu, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/08 /19033681/Dilema.Birokrasi.Satu.Pintu, diakses pada tanggal 6 Mei 2018, Pukul 9:47 WIB.

Asri Hikmatuz Zulfa, 2015, Upaya Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk Terhadap Penyelenggaraan Reklame Tanpa Izin (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Nganjuk), Jurnal Hukum Student Journal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Archives Februari.

Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/17/1336/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi--sup-1--sup---miliar-rupiah---2006-2016.html, diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pukul 10.35 WIB.

Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/30/1876/posisi-kredit-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-1-pada-bank-umum-miliar-rupiah-2012-2016.html, diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pukul 10.35 WIB.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat , Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Kegiatan Forum Perangkat Daerah Thn 2018, Mason Fine Hotel, 6-3-2018, hlm. 10 diakses pada https://dpmptsp.jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/files/ 7de2b7807a3bb4fecd 15fe5b59f684c7. diakses pada tanggal 6 juli 2018, pukul 15:53 WIB.

Evy Urmilasari, Andi M. Rusli, 2013, Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Volume. 6, Nomor. 1, Januari.

Margye J Waisapy, BKPM: Inovasi PTSP Surakarta dan Sragen Jadi Percontohan, Selasa, 16 Juni 2015, 00:59 WIB, http://www.beritasatu.com/ekonomi/282835-bkpm-inovasi-ptsp-surakarta-dan-sragen-jadi-percontohan.html diakses pada tanggal 6 Juli 2018, pukul 14:29 WIB.

Mia Amalia, 2017, Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. 3 No. 1, Juni.

Mia Chitra Dinisari (editor), Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Percepatan Pelaksanaan Berusaha, http://finansial.bisnis.com/read/20170831/9/685850/pemerintah-luncurkan-paket-kebijakan-ekonomi-percepatan-pelaksanaan-berusaha, diakses pada tanggal 9 Juni 2018 pukul 10.52 WIB.

Nuria Siswi Enggarani, 2016, Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali, Jurnal Law and Justice Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 1 No. 1.

Raisa Harly Runida Agustine, 2014, Pengaturan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Provinsi Lampung, Jurnal HIMA HAN Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung, Vol. 1, No. 1.

Ronni Juwandi, 2016, Efektivitas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Dalam Rangka Reformasi Birokrasi, Untirta Civic Education Journal ( UCEJ ), Vol. 1, No. 2, Desember.

Samsul Rizal, Pernyataan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh, di Acara Wisuda AAC Dayan Dawood Darussalam, Banda Aceh, diakses pada http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/15/08/27/ntpdoq334-rektor pengusaha-di-indonesia-165-persen-singapura-7-persen-penduduk, diakses pada tanggal Kamis 27 Augustus 2015, 14:15 WIB.

Septian Deny, Investasi di Sragen Alami Peningkatan Signifikan, dibuat pada 15 Juni 2015, 14:53 WIB, diakses pada https://www.liputan6.com/bisnis/read/2252172/investasi-di-sragen-alami-peningkatan-signifikan, diakses pada tanggal 6 Juli 2018 Pukul 15:57 WIB.

Sri Agustina Rumapea dan Kridanto Surendro, 2007, Perencanaan Arsitektur Enterprise Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Usulan: Dinas Perizinan), Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI 2007); Pelayanan Satu Pintu Plus di Kabupaten Solok.

Suwari Akhmaddhian, 2012, Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, September.




DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.293

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JHMJ (Jurnal Hukum Mimbar Justitia) INDEXED BY :


 

 

 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.