KRIMINALISASI TERHADAP GURU PRA DAN PASCA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG GURU TIDAK BISA DIPIDANA SAAT MENJALANKAN DAN MELAKUKAN TINDAKAN PENDISIPLINAN TERHADAP SISWA

Kuswandi Kuswandi

Abstract


In principle, the Supreme Court Jurisprudence provides the consequence that the actions of teachers who reprimand or punish their students in the context of applying discipline while still in the corridor of education cannot be criminalized. To realize this requires law enforcement efforts from starting to change the community's understanding of the teaching profession, the attitude of law enforcement officials who must be wiser in responding to public complaints related to teacher and student relations. Legal remedies are the last way by still having to treat teachers humanely by paying attention to aspects of their prefaces. The research method uses a juridical normative approach in the form of descriptive analysis. The data source used is primary data in the form of data processing of criminalization cases of teachers pre and post Supreme Court Jurisprudence (MA). Secondary data in the form of observing cases of criminalization of teachers while primary data in the form of legislation.

Keywords: Teacher, Criminalization, Protection, Humane.


Full Text:

PDF

References


A. Buku.

Assegaf, and Abdul Rahman. Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus Dan Konsep. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Soekanto, Soerjono. Penegakan Hukum. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Tafsir, Ahmad. Ilmu Pendidikan Dan Perspektif Islam. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Aturan Pidana,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

C. Jurnal.

Sitompul, Lola Utama. “Respek Siswa Terhadap Guru.” Jurnal Hermeneutika2 3, no. 2 (2017).

Damanik, Dasma Alfriani. “Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologis Pendidikan.” Jurnal Sosiologi Nusantara 5, no. 1 (2019).

Diyah, Nur Cholifa Maulut. “Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan Di Panti Rehabilitasi Sosial Anak).” Paradigma 4, no. 3 (2016).

Komara, Endang. “Perlindungan Profesi Guru Di Indonesia.” Miimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan 1, no. 2 (2016).

Matnuh, Harpani. “Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 7, no. 2 (2017).

Muis, Tamsil, Muhammad Syafiq, and Siti Ina Savira. “Bentuk, Penyebab, Dan Dampak Dari Tindakan Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar Dari Perspektif Siswa Di SMPN Kota Surabaya: Sebuah Survey.” Jurnal Psikologi: Teori dan Terapan 1, no. 2 (2011).

Muis, Tasmil. “Tindakan Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar (Studi Kasus Di SMAN Surabaya).” Jurnal Pendidikan 2, no. 1 (2017).

Wijatmo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan.” Jurnal Pascasarjana Hukum UNS VII, no. 1 (2019).

Nawawi, Mardani dalam Jumriani. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia.” Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 4, no. 2 (2019).

Nurmal, Leni Dwi. “Perlindungan Hulkum Terhadap Tenaga Pendidik.” Gorontalo Law Review 1, no. 1 (n.d.).




DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2425

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


 JHMJ (Jurnal Hukum Mimbar Justitia) INDEXED BY :


 

    

 

 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.