PERANAN TOKOH ADAT SEBAGAI MEDIATOR SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK AGRARIA YANG MELIBATKAN MASYARAKAT ADAT MULTIKULTURAL DI INDONESIA (PERSPEKTIF KAJIAN SOCIO LEGAL RESEARCH)

Firman Freaddy Busroh

Abstract


ABSTRACT
Indonesia is a nation with many islands that consists of traditional society inside. That
traditional community has a traditional leader who is respected and obeyed to solve the
problem. Customary figures can act as social mediators in solving the problems.
Problem solving through social mediation could be more effective and efficient,
especially in multicultural societies like Indonesia. Empowering customary law, it can
help the government in resolving agrarian conflicts.
Keywords: Multicultural; Adat leaders; Social Mediator; Community Customary
Law; Alternative Dispute Resolution.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dominikus Rato, Hukum Adat

Kontemporer, LaksBang Justitia,

Surabaya, 2015.

Keuning, Verwanschapsrecht en

volksordening, huwelijksrecht en

erfrecht in het Koeriagebied van

Tapanoeli. Thesis, 1948.

Nurnangsih Amriani, Mediasi Alternatif

Penyelesaian Sengketa Perdata di

Pengadilan, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2011.

RM.Gatot Soemartono, Arbitrase dan

Mediasi di Indonesia, PT.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

R.S.P Atmosoedirdjo, Vergelijkende

Adatrechterlijk Studie van

Ostjavase Madoerezen en

Osingers. Amsterdam: Poortpers

Ph.D Thesis Rijksuinversiteiet

Utrecht,1952.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum

Perkawinan di Indonesia, cetakan

keenam.Bandung: Sumur, 1974.

B. Peraturan Perundangundangan

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Alternatif Penyelesaian

Sengketa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004

tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004

tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2016

Rancangan Undang-Undang Pengakuan

dan Perlindungan Hak Masyarakat

Hukum Adat (RUU PPHMHA).

C. Jurnal, Makalah, Internet, dan

Lain-lain.

Dominikus Rato, Hermeneutika Hukum

Adat: Memahami Istilah

Keseimbangan Kosmis dalam

Hukum Adat Delik. Paper

Makalah Kertas Kerja Konferensi

Nasional-3 Filsafat Hukum di

UNAIR dengan Tema

“Melampaui Perbedaan

Positivisme Hukum dan Teori

Hukum Kodrat. Surabaya: FHIUNAIR,

Diunduh pada

http://knowledgeisfreee.blogspot.c

o.id/2015/10/tipologi-mediatordan-

tahapan proses.html, pada

tanggal 03/02/2017

Diunduh pada

https://id.wikipedia.org/wiki/Medi

asi#Mediasi_di_Indonesia, pada

tanggal 14/01/2017 pukul 13:16

WIB

Diunduh pada

https://id.wikipedia.org/wiki/Lahir

nya_Pancasila, pada tanggal

/01/2017 pukul 11:57 WIB

Diunduh pada

http://www.riauonline.co.id/riau/k

otapekanbaru/

read/2016/01/06/konfli

k-agraria-di-indonesia-masihtinggi-

perkebunan-masihmendominasi,

pada tanggal

/02/2017.




DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JHMJ (Jurnal Hukum Mimbar Justitia) INDEXED BY :


 

 

 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.