Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Berdasarkan Slogan CIANJUR JAGO dan Visi, Misi Kabupaten Cianjur (Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen

Abstract


ABSTRACT
The participation of the society, business community and the Government of Cianjur
regency in creating the expansion of employment by the slogan "Cianjur Jago" in line
with the Vision of Cianjur Regency 2016-2021 "Cianjur Lebih Maju dan Agamis" (more
advance and religious) and Medium Term Development Mission 2016-2021 for the next
five years is a commitment to achieve the Vision of Cianjur, which is to increase
development in all sectors without any boundaries. It should be recognize that human resources development in the economic field, is a very responsible prominent factor for
the Government of Cianjur in realizing the greatest prosperity for people by equity in a
fair and equitable target of growth and it can be enjoyed by all citizens for the
achievement of Cianjur economical stability. Prospective workers, workers and
laborers are very vital role as actors and gaining economic development goals in
Cianjur where success is determined by the development of employment, equity and
expansion of employment opportunities as well as the provision of skillful workers and
laborers whose appropriate with the regional development Cianjur needs are the
human resources manifestation.
Keywords: The slogan "Cianjur Jago"; Vision-Mission, Business Participation, Local
Government Community of Cianjur Regency; Employment.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Michael P. Todaro/ Stephen C. Smith,

alih bahasa oleh Devri Bernadi

Putera, Pembangunan Ekonomi,

Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2011.

Rochmat Sumitro, Pajak dan

Pembangunan, Alumni, Bandung,

Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi

Pembangunan Indonesia, Badan

Pembinaan Hukum Nasional

Departemen Kehakiman Republik

Indonesia, Binacipta, Cetakan

kedua, Bandung, 1988.

B. Peraturan Perundang-

Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor 225 Tahun

tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Akreditasi

Lembaga Pelatihan Kerja.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004

tentang Penempatan dan

Perlindungan Calon Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

tentang Tata Cara

Memperoleh Informasi

Ketenagakerjaan dan Penyusunan

serta Pelaksanaan Perencanaan

Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun

tentang Perluasan

Kesempatan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor

Tahun 2015 tentang Standar

Operasional Prosedur Penerbitan

Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Bidang Koordinasi Penanaman

Modal.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor

Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Pemagangan di

Dalam Negeri.

C. Jurnal, Makalah, Internet, dan

Lain-lain.

http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/do

kumen/uploads/visimisi_178_201

pdf.

http://ilmuterang.blogspot.co.id/2016/12

/arti-dari-slogan-cianjurjago.

html;

http://seramoeprintstation.

blogspot.co.id/2013/0

/uraian-jabatan-dan-persyaratanjabatan.

html.




DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JHMJ (Jurnal Hukum Mimbar Justitia) INDEXED BY :


 

 

 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.