Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Berdasarkan Slogan CIANJUR JAGO dan Visi, Misi Kabupaten Cianjur (Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
Abstract
The participation of the society, business community and the Government of Cianjur
regency in creating the expansion of employment by the slogan "Cianjur Jago" in line
with the Vision of Cianjur Regency 2016-2021 "Cianjur Lebih Maju dan Agamis" (more
advance and religious) and Medium Term Development Mission 2016-2021 for the next
five years is a commitment to achieve the Vision of Cianjur, which is to increase
development in all sectors without any boundaries. It should be recognize that human resources development in the economic field, is a very responsible prominent factor for
the Government of Cianjur in realizing the greatest prosperity for people by equity in a
fair and equitable target of growth and it can be enjoyed by all citizens for the
achievement of Cianjur economical stability. Prospective workers, workers and
laborers are very vital role as actors and gaining economic development goals in
Cianjur where success is determined by the development of employment, equity and
expansion of employment opportunities as well as the provision of skillful workers and
laborers whose appropriate with the regional development Cianjur needs are the
human resources manifestation.
Keywords: The slogan "Cianjur Jago"; Vision-Mission, Business Participation, Local
Government Community of Cianjur Regency; Employment.
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Michael P. Todaro/ Stephen C. Smith,
alih bahasa oleh Devri Bernadi
Putera, Pembangunan Ekonomi,
Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2011.
Rochmat Sumitro, Pajak dan
Pembangunan, Alumni, Bandung,
Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi
Pembangunan Indonesia, Badan
Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman Republik
Indonesia, Binacipta, Cetakan
kedua, Bandung, 1988.
B. Peraturan Perundang-
Undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 225 Tahun
tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja.
Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan
Perlindungan Calon Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
tentang Tata Cara
Memperoleh Informasi
Ketenagakerjaan dan Penyusunan
serta Pelaksanaan Perencanaan
Tenaga Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
tentang Perluasan
Kesempatan Kerja.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
Tahun 2015 tentang Standar
Operasional Prosedur Penerbitan
Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Koordinasi Penanaman
Modal.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pemagangan di
Dalam Negeri.
C. Jurnal, Makalah, Internet, dan
Lain-lain.
http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/do
kumen/uploads/visimisi_178_201
pdf.
http://ilmuterang.blogspot.co.id/2016/12
/arti-dari-slogan-cianjurjago.
html;
http://seramoeprintstation.
blogspot.co.id/2013/0
/uraian-jabatan-dan-persyaratanjabatan.
html.
DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.11
Refbacks
- There are currently no refbacks.
JHMJ (Jurnal Hukum Mimbar Justitia) INDEXED BY :
Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC BY-NC-SA
This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.