TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA SEIJIN IBU YANG MENGANDUNG ATAU KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Abstract
explanation before an abortion to the pregnant or the family. A doctor’s Criminal
liability that does an abortion as a medical indication without any permission
from the pregnant mother or the family is considered as a subjection to criminal
penalties if the abortion is not done under emergency situation. Otherwise, doctor
is not liable to the law. The writing uses juridical normative approach and
observed using primary, secondary and tertiary literature. The technique of
collecting data is obtained by researching the literature. After observing, the
literature is analyzed by qualitative method. The result of this research is that an
abortion case as a medical indication without any permission from the pregnant
mother or the family is subject to criminal penalties, civil liability and
administrative sanctions. It is stipulated in criminal code and civil code, so that
abortion is absolutely prohibited.
Keywords: Abortions, Responsibility Doctors, Without Permission Mother or
Family.
Full Text:
PDFReferences
A. Buku.
CB. Kusmaryanto, SCJ, Kotroversi Aborsi, Gramedia Widiasarana Indonesia,
Jakarta, 2002.
M. Jusuf Hanafiah & Amri, Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, Edisi ke-3 ,
Penerbit Buku Kedokteran-EGC, Jakarta,1999.
Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua, Gramedia Pustaka
Utama Jakarta, 1992.
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, Raja
Grafindo, Jakarta, 1985.
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20,
Bandung, Alumni, 1994.
Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek
Hukum Praktik Kedokteran, Djambatan, Jakarta, 2007.
B. Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Nomor 23 Tahun 1847.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
Putusan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
Tindakan dokter.
C. Jurnal, Makalah, Internet, Koran, Majalah, Dan Lain-lain.
Annette Anasthasia Napitupulu, Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia. Jurnal FH USU. Medan, 2013.
Cucu Solihah & Trini Handayani, Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan. Jurnal Hukum FH UNSUR. Cianjur, 2008.
Ikhtiar Baru an Hoeve, Abortus , Ensiklopedi Indonesia, Jakarta, 1998.
Hasnil Basri Siregar, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994.
Kurnia Rahmah Daniaty, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Kriminslis Di Kota Makassar, FH Universitas Hasanudin, Makasar, 2012.
M. Marwan, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition. Reality Publisher. Surabaya.
Noroyono Wibowo, Penanganan Mutakhir Bayi Prematur : Memenuhi
Kebutuhan Bayi Prematur Untuk Menunjang Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 1997.
Suryono Ekotama, dkk. Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan
Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Makalah.
Yogyakarta, 2001.
Yuke Novia Langie, Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado), Lex et Societatis, Vol. II Nomor 2 Februari, 2014.
DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.37
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal Hukum Mimbar Justitia INDEXED BY :
