KAJIAN TENTANG PENGADAAN FASILITAS SOSIAL DALAM PROSES PEMBENTUKAN REGULASI TEMPAT PEMAKAMAN DI DESA CISALAK
Abstract
Cisalak Village is a village located in Cibeber District, Cianjur Regency, has a problem, namely the absence of a legal umbrella that regulates social facilities in the eating process. village laws and regulations and the impact of these regulations. The author in conducting this research uses the Sociological Juridical research method in order to facilitate the data and materials obtained in accordance with what is needed from the object of the problem in this study. Sources of data used in the preparation of this research proposal are primary data and secondary data. Primary data data obtained directly from the people of Cisalak Village. The rights owned by the community are regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, secondly, the flow of the village legislation program process is in accordance with Law Number 15 of 2019 concerning the hierarchy of laws and regulations and the authors practice it, as for the impact of the existence of The village regulation has a positive impact on the government and residents of Cisalak village.
Keywords: Village, Social Facilities, Cemetery, Law.
Full Text:
PDFReferences
A. Buku.
Berting, Jan. Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities. Meckler, 2008.
Dewi Sartika. Analisis Ketersedian Dan Kebutuhan Fasilitas Sosial Di Pinggiran Kota Kabupaten Pinrang. Makasar: UIN Alauddin, 2018.
Huda, Ni’matul. Hukum Pemerintahan Desa Dalam Kontitusi Indonesia Sejak Kemerdakaan Hingga Era Reformasi. Jawa Timur: , Setara Press, 2020.
Johnny Ibrahim. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
Siahaan, Marihot Pahala. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
Soeprapto, Maria Farida Indrati SoepraptoMaria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius. Yogyakarta: Grafindo Persada, 2003.
Soetardjo Karthohadikoesoemo. Desa. Pertama. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
B. Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah.
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.
Peraturan Daerah kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersiham, Pelayanan Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus, Dan retribusi Pemakaman Dan pengabuan mayat.Taman Pemakaman Umum.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum.
Peraturan Desa Nomer 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kematian Dan Tempat Pemakaman Umum.
C. Sumber Lainnya
Hasil Wawancara Neneng, pada 26 Juni 2022 di Desa Cisalak.
Hasil Wawancara Ridwan Andri Hidayat, pada 26 Juni 2021 di Desa Cisalak.
Hasil Wawancara Ridwan Andri Hidayat, pada 26 Juni 2022 di Desa Cisalak.
Hilman Nur, Baharuddin, Euis. Naskah Akademik RAPERDES Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum. Cianjur, 2021.
DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.2752
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Hukum Mimbar Justitia INDEXED BY :
