PENGATURAN TEKNIK PEMBENTUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN (SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEPPRES NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG RAN-PPDT TAHUN 2019)

Saptono Jenar

Abstract


Based on Law 10/2004 which was amended by Law 12/2011 concerning Regulation Making, it has been regulated that the Presidential Decree is not a statutory regulation (wettelijk regelling), but only a determination (beschikking). This research will focus on discussing and analyzing the form of Presidential Decree Number 26 of 2018 concerning the RAN-PPDT 2019 in terms of the drafting technique for the formation of Decree-making based on statutory regulations. Metodologically, the author uses a normative legal research method with a statute approach, case approach and an analytical approach. Based on the analysis in the discussion, the authors found that the form of Presidential Decree Number 26 of 2018 on the RAN-PPDT 2019 does not conform to the decree-form based on the technique of its formation as regulated in the regulations, besides that it also contains procedural defects in its stipulation which is regulated in the basic regulations.

Keywords : Presidential Decree, Disadvantaged Regions, National Action Plan.


Full Text:

PDF

References


A. Buku.

A. Hamid S. Attamimi. Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi. Edited by Maria Farida Indrati. Depok: BP FH UI, Depok, 2021.

Faried Ali & Nurlina Muhidin. Hukum Tata Pemerintahan Heteronom Dan Otonom. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Jimly Asshiddiqie. Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

———. Perihal Undang-Undang. PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

———. Teori Hierarki Norma Hukum. Jakarta: Konstitusi Press bekerja sama dengan JSLG, 2020.

Lita Tyesta ALW. Peraturan Perundang-Undangan. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.

Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara. Kajian Prospektif SANKRI 2025. Jakarta: PKSHAN - LAN, 2017.

W. Riawan Tjandra. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

———. Hukum Sarana Pemerintahan. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019.

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Keputusan Presiden.

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

C. Jurnal.

Ahmad Husen. “Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.†Lex Scientia Law Review 3, no. 1 (May 27, 2019).

Amir, L. “Rencana Salah Satu Instrumen Hukum Administrasi Dalam Menentukan Tujuan Pemerintahan.†Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2, no. 2 (2011).

Antariksa, Bambang. “PENERAPAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KETATANEGARAN INDONESIA.†Deliberatif 1, no. 1 (2017).

Azhar, Muhamad, and Dendy Adam Satriawan. “Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional.†Administrative Law and Governance Journal 1, no. 4 (November 30, 2018).

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.†Gema Keadilan 7, no. 1 (April 1, 2020).

Haris, Oheo K. “GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PEMBERIAN IZIN OLEH PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTAMBANGAN.†Yuridika 30, no. 1 (January 5, 2015).

Jenar, Saptono. “Analisis Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 Dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020.†Indonesia Law Reform Journal 2, no. 1 (March 2022).

———. “The Acceleration Development of Disadvantaged Region: On Government Affairs Perspective.†Nurani Hukum 4, no. 2 (December 15, 2021).

Meirina Fajarwati. “VALIDITAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.†Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 2 (May 3, 2018).

Nalle, Victor Imanuel. “KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.†Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (October 10, 2016).

Pratama, Surya Mukti, and Hario Danang Pambudhi. “Kebijakan Kepala Daerah Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah.†Jurnal Analisis Hukum Vol. 4, no. 1 (2021).

Ridwan. “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.†Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 25, no. 2 (November 5, 2018).

S, Laurensius Arliman. “PERANAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DI DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DI INDONESIA.†Soumatera Law Review 1, no. 1 (May 8, 2018).

Saija, Vica J. E. “PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.†SASI 20, no. 2 (December 1, 2014).

Samgeri Ezra Repi. “TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA SUATU KEPUTUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (BESCHIKKING).†Lex Crimen V, no. 4 (2016).

Saraswati, Retno. “Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.†Media Hukum IX, no. 2 (2009).

Suhaimi, Suhaimi. “PROBLEM HUKUM DAN PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF.†Jurnal YUSTITIA 19, no. 2 (2018).

Suhardin, Yohanes. “Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum.†Jurnal Hukum & Pembangunan 42, no. 3 (2012).

Syuhada, H Otong. “REKONSTRUKSI POSITIVISME DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.†Journal Presumption of Law 2, no. 2 (October 1, 2020).

Tan, David. “METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM.†NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (December 28, 2021).

Tubagus Muhammad Nasarudin. “Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan.†Jurnal Hukum Novelty 7, no. 2 (2016).

D. Sumber Lainnya.

Shidarta. “KEBINGUNGAN ANTARA PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN SURAT KEPUTUSAN.†Binus University. Accessed January 16, 2022. https://business-law.binus.ac.id/2017/10/09/kebingungan-antara-peraturan-keputusan-dan-surat-keputusan/.




DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2019

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Hukum Mimbar Justitia INDEXED BY :

/