IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Herman Fikri

Abstract


Efforts and protection for all nations and bloodshed through existing legal instruments are absolute things, there is no meaning in the words "efforts to protect all nations and bloodshed" if it turns out that there is still suffering felt by the people in the form of an imbalance in their rights. economic rights that reflect the welfare of all Indonesian people. In other words, with the formulation of “Formil Offensesâ€, even though the proceeds of corruption have been returned to the state, the perpetrators of criminal acts of corruption can still be brought to court and can still be convicted (Article 2 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of No Corruption). The similarities between these laws, both Law No. 3 of 1971 and Law No. 31 of 1999, both “do not contain a firm evidentiary system, compared to Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Non-Criminal Corruption. In Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the offense is formulated materially, so that in its investigation, it must be able to prove a causal relationship between unlawful acts and losses that have occurred as a causality. while the definition of a material offense itself is an offense whose consequences are prohibited by law.

Keywords: Formal Offenses, Corruption, Legal Certainty, Criminal.


Full Text:

PDF

References


Dirdjosisworo, Soedojo. 2003, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ferber, Kenneth S, 2002, Corporation Law. Prentice Hall.

Halim, Ridwan. 1983, Pengantar Tata Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: P.T. Raja Persada. 2007.

Hamzah, Andi. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.

Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi. Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Lopa. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Kompas. 2001.

Marpaung, Leden . Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.

Moeljatno, KUHP. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.

Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Bina Aksara. 1985.

Muladi, dan Dwidja Priyatno. Pertanggung-jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana. Bandung: STHB. 1991.

Muladi, dan Dwidja Priyatno Sistem Pembuktian Terbalik, Varia Peradilan. Jakarta. 2001.

Prodjohamidjojo, Martiman . Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999). Cetakan Pertama. Bandung: CV. Mandar Maju.

Ridwan, 2009, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Jure Humano, Volume. 1 Nomor. 1.

Rohim. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi. Depok: Pena Multi Media. 2008.

Sholehuddin. Tindak Pidana Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Soekanto, Soerjono, Penegakan Hukum. Bandung: Bina Cipta. 1987.

Soekanto, Soerjono, Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: IND-HILL-CO. 1988.

Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV. Rajawali. 1982.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.




DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i2.1863

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Hukum Mimbar Justitia INDEXED BY :

/