PELAYANAN MASYARAKAT AKIBAT COVID-19 DI KABUPATEN CIANJUR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN WORK FROM HOME (WFH) BERDAMPAK TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Yudi Junadi, Asep Hasanudin

Abstract


Since the Covid-19 pandemic broke out in Indonesia in general and the jurisdiction of Cianjur Regency in particular, the necessity of maintaining physical distance or physical distancing has forced many people to stay at home. Working from home or Work from Home (WFH) has become a new norm and habit that must be carried out by all parties in various sectors. If calculated since the Covid-19 case first appeared in early February 2020 ago, it has been almost a year since the Work from Home recommendation has been in effect.

Keywords : Covid-19, Cianjur Regency, Public Service, Work From Home (WFH).


Full Text:

PDF

References


A. Buku.

Anita Kamilah, Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian Dan Hukum Publik), Cet. Ke-2, CV. Keni Media, Bandung, 2012.

B. Lakitan, Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Bagong Suyanto dan Sutimah, Metode Penelitian Sosial: Sebagai Alternatif Pendekatan, 2010.

H.A. Rusman, Kriminalistik: Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta, Unsur Press, Cianjur, 2017.

Hesti Dwi Astuti, Hukum Perlindungan Konsumen: Buku Pegangan Mahasiswa, 2013.

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 2009.

Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Nasional, 1991.

B. Jurnal.

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial,†Jurnal Hukum PJIH 3, no. 2 (2016): 408.

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Berdasarkan Slogan CIANJUR JAGO Dan Visi, Misi Kabupaten Cianjur (Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan), Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Vol. 3 No. 1 – Juni 2017 p. 75-96, Cianjur, 2017.

Anita Kamilah dan Rendi Aridhayandi, Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken), Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur, 2015.

Cecep Wiharma, Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur, 2017.

Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik,†Jurnal Hukum Mimbar 1, no. 2 (2015): 2.

H.A. Rusman, Penegakan Hukum Pidana Profesional Berpihak Pada Fakta Hukum Dan Keadilan, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur, 2017.

Henny Nuraeny, Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Fenomena Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Lex Publica, Vol. I, No. 2, 2015.

Henny Nuraeny, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kawin Kontrak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dikaji Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Prosiding, Seminar Nasional Viktimologi, Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia-Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, 22-24 November 2019, ISBN: 978-623-93116-0-5.

M. Rendi Aridhayandi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4, 2018.

Cecep Wiharma, “Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas,†Jurnal Hukum Mimbar Justitia 2, no. 1 (2016): 759.

Tanti Kirana Utami, “Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja,†Jurnal Wawasan Hukum 28, no. 1 (2013): 675.

Yuyun Yulianah, “Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Dikaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,†Jurnal Mimbar Justitia I, no. 2 (2015): 617.

D. Sumber Lainnya.

G. Samarah, 2020, Melihat Keberlanjutan Kebijakan WFH Dalam Menunjang ASN di Era Digital, artikel dalam https://www.suara.com/yoursay/2020/06/12/123616/melihat-keberlanjutan-kebijakan-wfh-dalam-menunjang-asn-di-era-digital, diakses tanggal 28 Maret 2021.

Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Bagi Si Miskin: Kasus Hukum Pertanian, Bandung, 2007, Sidang Terbuka Universitas Katolik Parahyangan-Upacara Pengukuhan Guru Besar.

Hasil wawancara dengan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian Pengelola Keuangan; Tenaga Pendukung Keuangan; danTenaga Pendukung Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Cianjur




DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i1.1845

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Hukum Mimbar Justitia INDEXED BY :

/