TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) PAPUA SEBAGAI KELOMPOK TERORIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL

Surya Mukti Pratama, Muhammad Hafiz

Abstract


The escalation of conflict in Papua due to the actions of the Papua Armed Criminal Group (KKB), which is a pro-independence group for the land of Papua, has pushed the government to take firmer action by establishing the KKB as a theoretical group. Of course this brings pros and cons in various circles. This research is intended to examine whether the determination of the KKB as a terrorism group is objective and appropriate according to the criminal law, especially when examined from the Terrorism Law. The research method uses the normative juridical method. Based on the research results, it is known that the government has rightly designated the KKB as a terrorism group because the actions carried out by the KKB indicate the fulfillment of the elements of the offense of terrorism in the Terrorism Law. Furthermore, the government can enforce criminal law against KKB according to the Terrorism Law through authorized institutions as in the Integrated Criminal Justice System. In addition, the TNI can also be involved on a limited basis in the title of the Military Operation Other Than War (OMSP) pattern.

Keywords: Criminal, Government, KKB papua, Terrorism.


Full Text:

PDF

References


A. Buku.

Ayers, James R., 1996, Military Operation Other Than War In the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era (Graduate Research Paper), Air Force Institute of Technology, Ohio: Wright-Patterson Air Force Base.

Ari Wibowo, 2012, Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Hariman Satria, 2014, Anatomi Hukum Pidana Khusus, UII Press, Yogyakarta.

Romli Atmasasmita, 2002. Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan bilisionisme, Rineka Cipta, Bandung.

Wahid, Sunardi dan Imam Shidiq, 2004, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum, Refika Atitama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

C. Jurnal.

Achmamudin Rajab, 2016, Urgensi Penguatan BNPT dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara, Jurnal Rechsvinding Volume 5 nomor 1, April.

Boy Anugerah, 2019, Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi,J urnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 40, Desember.

Diandra Megaputri Mengko, 2015, Problematika Tugas Perbantuan TNI, Jurnal Kemanan Nasional Vol. 1, No. 2.

Folman P. Ambarita, 2018, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember.

Georgy Mishael, 2016, Kebijakan Opetasi Militer Tentara Nasional Indonesia terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Diponegoro Law Review, Volume 5 Nomor2.

Tb. Ronny R. Nitibaskara, 2002, Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah : Suatu Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Pidana, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember.

D. Sumber Lainnya.

https://nasional.sindonews.com/read/418052/14/kabinda-papua-gugur-ditembak-kkb-pengamat-kehadirannya-sesuai-uu-intelijen-1620129925 diunduh pada tanggal 5 Mei 2021.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56755694 diunduh pada tanggal 5 Mei 2021.

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/30/kkb-adalah-teroris-tingkatkan-sinergi-aparat/ diunduh pada tanggal 5 Mei 2021.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/06333271/menyoal-keputusan-pemerintah-labeli-kkb-di-papua-teroris diunduh pada tanggal 6 Mei 2021.

https://www.law-justice.co/artikel/108197/pendeta-ungkap-kekejaman-kkb-terhadap-gadis-gadis-papua-diperkosa/ diunduh pada tanggal 6 Mei 2021.

Mamay Komariah, Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Presfektif Hukum Pidana Internasional, https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/viewFile/281/281




DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i1.1454

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Hukum Mimbar Justitia INDEXED BY :

/