ANALISIS PUTUSAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK SEBAGAI UPAYA MENDAPATKAN MENDAPATKAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan No. 262.Pdt.G/Class.Action/2016/PN.Jkt.Pst)

Itok Dwi Kurniawan, Azis Akbar Ramadhan, Geby Christabella Randa, Kristiana Widiawati, Septian Joddie Dwianur Sukono

Abstract


Examine more deeply regarding Class Action Filing in Indonesia which is regulated in the Supreme Court Regulation No.1 of 2002., in this analysis one of the decisions is 262.Pdt.G / Class.Action / 2016 / PN.Jkt.Pst, The decision contains a group of residents of DKI Jakarta Selatan, consisting of several groups, jointly filing a lawsuit against the law (1365 BW) against related agencies which are deemed to have caused material and immaterial losses due to the normalization of the Ciliwung River. The research used is normative descriptive and literature study. In this study will examine the Considerations of the Panel of Judges regarding the Guarantee of Protection of Land Rights based on the Basic Agrarian Law and the Law on Land Acquisition. The result of this research is that the Judge's Decision does not accommodate the Plaintiffs, so that the aspects of justice that live in the eyes of the community are not fulfilled.   

Keywords: Lawsuit Group Representatives, Judge's Consideration, Land Rights.


Full Text:

PDF

References


A. Buku.

Andi Hamzah, 1996, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Elise T. Sulistini dan Rudi T. Erwin, 1987, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perkara Perdata, Bina Aksara, Jakarta.

Emerson Yuntho dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, Class Action Sebuah Pengantar, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat-Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane [PUPR – BBWSCC], 2015, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Proyek Normalisasi Kali Ciliwung, PUPR – BBWSCC, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Mas Achmad Santosa, 1997, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), ICEL, Jakarta.

N. Ismail, 2012, Arah Politik Hukum Pertanahan & Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1992, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.

Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2002, Pedoman Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia, Makalah pada Seminar Setengah Hari tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2002, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1994, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Peraturan Gubernur DKI Nomor 163 Tahun 2012 Penguasaan Perencanaan/ Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau class action.

C. Jurnal.

Ahmad Hunaeny dan Tanti Kirana Utami, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial, PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016, FH-UNPAD, Bandung.

Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 1 No.2, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana.

Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, 2016, Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya, Bandung, Jurnal Mimbar Justitia Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur.

Henny Nuraeny & Tanti Kirana Utami, 2016, The Victim Handling Model of Human Trafficking through Economic Independence, Vol. 16 No. 2, FH-UNSOED, Purwokerto.




DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i2.1269

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Hukum Mimbar Justitia INDEXED BY :

/