PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN DANA INSENTIF GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF DAERAH

Anita Kamilah

Abstract


With the enactment of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) and the ASEAN Economic Community (AEC) in early 2016, global markets between ASEAN regions are increasingly open and competition between countries is very tight in marketing their creative economy products or services. These conditions, spurred the Indonesian people including the Cianjur Regency Government to increase and take advantage of business opportunities through the development of a relative economy in order to increase regional economy. But the development of the creative economy is hampered in getting funding support. In connection with this, what is the background of the Cianjur regency government to develop creative economic policies and how government support in providing access to capital in developing the regional creative economy. In order to examine this problem, the method used is juridical normative approach, by studying the principles of law, especially positive legal rules that have a relationship with the problem that is the object  of research.

 

Keywords: Creative Economy; Era of Globalization; Incentive Funds.


Full Text:

PDF

References


A. Buku.

Ginanjar Kartasasmita, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat. Pustaka. Jakarta, Cidesindo.

John Howkins, 2001, The Creative Economy. UK, The Penguin Press.

Moelyono, Mauled, 2010, Menggerakan Ekonomi Kreatif Antara Tuntunan dan Kebutuhan, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT RajaGrafindo.

Sumodiningrat, 1998, Membangun Perekonomian Rakyat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Renstra Badan Ekonomi Kreatif Indonesia 2015-2019.

C. Jurnal, Skripsi, Tesis, Internet

Andri Irawan, 2015, Ekonomi Kreatif Sebagai Suatu Solusi Mensejahterakan Masyarakat Dalam Meningkatkan Tingkat Perekonomian, Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNEB), Proceedings.

Anita Kamilah, 2017, Investasi Pembangunan Pariwisata Melalui Model Build Operate And Transfer/BOT Dalam Menghadapi Keterbatasan APBD Kabupaten Cianjur, Journal Of Empowerment Vol. 1, No. 2.

Bekraf: Penyerapan Tenaga Kerja Kreatif pada 2019 Akan Lampaui Target", https://katadata.co.id/berita/2018/12/13/bekraf-penyerapan-tenaga-kerja-kreatif-pada-2019-lampaui-target.

Fadjar Hutomo, 2019, Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Penambahan Modal Kerja Dan/Atau Investasi Aktiva Tetap Untuk Meningkatkan Kapasitas Usaha/Produksi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, Direktorat Akses Non Perbankan Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif.

Lak Lak Nazhat El Hasanah, 2015, Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 4, No. 2.




DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v5i1.1102

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Jurnal Hukum Mimbar Justitia INDEXED BY :

/