Dari Pengambil Keputusan Ke Pengawas Algoritma: Transformasi Peran Pejabat Administrasi Di Era Digital

Abstract

ABSTRAK Era digital justru menggeser peran pejabat administrasi dari pengambil keputusan langsung menjadi pengawas atas sistem otomatis. Hal ini terlihat pada praktik PPATK yang menerapkan pemblokiran massal berbasis algoritma terhadap rekening dorman yang banyak menimbulkan kontroversi di mana kesalahan sistem mengganggu hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana peran pejabat administrasi telah bertransformasi dan apa implikasinya terhadap akuntabilitas dan asas-asas hukum administrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berbasis pada studi konseptual dan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa ketergantungan pada sistem otomatis tanpa pengawasan manusia yang memadai berpotensi melanggar asas keadilan, transparansi, dan due process. Selain itu, kerangka hukum yang belum memadai juga menimbulkan permasalahan dalam hal kejelasan akuntabilitas hukum terkait kesalahan sistem. Oleh karena itu, diperlukan integrasi prinsip digital due process, audit algoritma wajib, dan mekanisme redress yang cepat sebagai bagian dari tata kelola administrasi negara di era Society 5.0. Kata Kunci: Akuntabilitas Hukum, Digitalisasi, Hukum Administrasi, Otomasi, Tanggung Jawab Hukum ABSTRACT The digital era has transformed the role of administrative officials from direct decision-makers to supervisors of automated systems. This phenomenon is evident in PPATK’s practice of algorithm-based mass blocking of dormant accounts, which has sparked controversy due to system errors affecting citizens’ economic rights. This study aims to analyze the transformation of administrative officials’ roles and its implications for accountability and administrative law principles. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Findings indicate that overreliance on automated systems without adequate human oversight may violate principles of fairness, transparency, and due process. Moreover, the absence of a clear legal framework creates ambiguity in legal accountability for system errors. Therefore, integrating digital due process, mandatory algorithmic audits, and efficient redress mechanisms is essential for state administration governance in the Society 5.0 era. Keywords: Administrative Law, Automation, Digital Governance, Digital Transformation, Legal Accountability