Governing Gig Economy: Kolaborasi Interaktif Pemerintahan Melalui Kebijakan Inklusif Sebagai Katalisator Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

ABSTRAK Meluasnya gig economy memungkinkan organisasi untuk beradaptasi pada proses internal dan struktur mereka dalam rangka mengakomadasi tenaga kerja yang lebih fleksibel dan dinamis. Hal tersebut meliputi adaptasi dalam wujud manajemen, komunikasi, dan keputusan akhir guna memastikan efisiensi operasional dan kepuasan pekerja. Gig economy merupakan sistem ekonomi yang mana pekerjaan dilakukan dalam wujud kontrak jangka pendek melalui platform digital. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang bercirikan perspektif. Hasil analisis dimulai dari latar belakang persoalan yang melatarbelakangi judul. Hasil pembahasan terkait problematika dan tantangan gig economy sebagai transformasi ekonomi digital yaitu Adanya punishment seperti akun suspend dari perusahaan membuat driver tidak dapat menerima pelanggan. Tidak adanya kontrol terhadap kestabilan pendapatan membuat jaminan keberlangsungan atas pekerjaan dalam gig economy menjadi rentan. Sementara itu, kolaborasi interaktif pemerintahan melalui kebijakan inklusif gig economy untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimaksudkan dengan mengintegrasikan peran pemerintah, platform dan perusahaan, pengembangan program pelatihan, subsidi pendidikan, skema perlindungan mandiri, pendidikan keuangan, portal informasi pekerja gig, dan layanan bantuan hukum. Kata Kunci: Gig economy; Kolaborasi Interaktif; dan Pemerintahan. ABSTRACT The expansion of the gig economy allows organisations to adapt their internal processes and structures in order to accommodate a more flexible and dynamic workforce. This includes adaptation in the form of management, communication, and final decisions to ensure operational efficiency and worker satisfaction. The gig economy is an economic system where work is carried out in the form of short-term contracts through digital platforms. The research method used in this study is a normative juridical research method with a conceptual approach characterised by perspective. The results of the analysis start from the background of the problem behind the title. The results of the discussion related to the problems and challenges of the gig economy as a digital economy transformation are the existence of punishments, such as suspended accounts from the company, that make drivers unable to accept customers. The lack of control over income stability makes the guarantee of the continuity of work in the gig economy vulnerable. Meanwhile, the government's interactive collaboration through the inclusive gig economy policy to improve people's welfare is intended to integrate the role of the government, platforms and companies, the development of training programs, education subsidies, self-protection schemes, financial education, gig worker information portals, and legal aid services. Keywords: Gig Economy; Interactive Collaboration; and Government.