PENERAPAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSEPEKTIF KRIMINOLOGI DI ERA SOSIAL 5.0

Abstract

ABSTRAK

Penerapan sanksi kebiri kimia merupakan langkah tegas Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Adanya kebijakan tersebut menjadi perhatian publik, dan pelaksanaan penegakan hukum yang tegas semakin dinanti masyarakat. Dokter sebagai eksekutor kebiri kimia sebagaimana Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menyatakan penolakannya melalui Fatwa Kedokteran karena dianggap bertentangan dengan kode etik kedokteran, disiplin profesional dokter, praktik kedokteran, serta menganggap bahwa kebiri kimia merupakan intervesi kesehatan dan bukan merupakan pelayanan kesehatan. Tak hanya itu, efektivitas dari sanksi kebiri kimia juga belum teruji pelaksanaannya secara double blind. Melihat kondisi tersebut tentu menjadi polemik yang harus segera dituntaskan. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaannya harus melibatkan seluruh komponen, baik hukum, maupun sarana dan prasarana penegakan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang penerapan sanksi kebiri kimia, konsekuensi dari penolakan dokter dalam pelaksanaan kebiri kimia, dan implementasi sanksi kebiri kimia di Indonesia dalam kacamata kriminologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi data untuk memperoleh kebenaran informasi yang konkrit berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dalam menanggulangi kekerasan seksual melalui kebiri kimia, dan sebagai pedoman untuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual melalui pendekatan kriminologi.

 

ABSTRACT

The application of chemical castration sanctions is a firm step for the Indonesian government in dealing with cases of sexual violence against children. The existence of these policies has become a public concern, and the implementation of strict law enforcement is increasingly awaited by the community. The doctor as the executor of chemical castration as stated in Article 9 letter b of Government Regulation Number 70 of 2020 stated his rejection through a Medical Fatwa because it was considered contrary to the medical code of ethics, doctor's professional discipline, medical practice, and considered that chemical castration was a health intervention and not a health service. Not only that, the effectiveness of chemical castration sanctions has not been tested in a double blind manner. Seeing this condition is certainly a polemic that must be resolved immediately. Therefore, to support its implementation, it must involve all components, both law, as well as law enforcement facilities and infrastructure. The purpose of this study was to determine the background of the application of chemical castration sanctions, the consequences of doctors' refusal to apply chemical castration, and the implementation of chemical castration sanctions in Indonesia in terms of criminology. The method used in this research is the data triangulation method to obtain the truth of concrete information based on a normative juridical approach. The results of this study are expected to provide input for law enforcement in tackling sexual violence through chemical castration, and as a guide for the protection of children as victims of sexual violence through a criminological approach.