KEBIJAKAN EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Eksekusi pidana mati harus mempertimbangkan kepentingan hak hukum narapidana dan menempuh segala upaya hukum yang dapat ditempuh hingga keluarnya keputusan grasi presiden. Pasalnya, eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan jika Presiden belum menerima atau menolak permohonan grasi dari terpidana mati. Namun dalam praktiknya, banyak terpidana mati yang belum dieksekusi, padahal semua upaya hukum telah dilakukan, hing-ga penolakan grasi oleh Presiden memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa terpidana mati tidak memiliki kepastian hukum terkait eksekusinya. Artikel ini berupaya melakukan analisis hukum terhadap kebijakan hukum baru terkait eksekusi hukuman mati dalam rangka reformasi hukum pidana Indonesia. Metode pendekatan masalah meliputi peraturan hukum, kasus, dan analisis, serta wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Pemeriksaan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Kejaksaan Bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, dan 2 (dua) orang Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian yang di-peroleh yaitu untuk merekomendasikan agar pemerintah Indonesia dapat menetapkan aturan yang jelas dan tegas mengenai kepastian hukum pelaksanaan hukuman mati yang telah memenuhi semua persyaratan.