REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN ASPEK KEPERDATAAN DALAM PENGGUNAAN DOKUMEN YANG DIPALSUKAN

Abstract

ABSTRAK

Pemalsuan dan Penggunaan Dokumen Palsu merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus pemalsuan surat, diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Kadangkala seseorang yang menggunakan dokumen palsu tersebut tidak mengetahui keaslian dari dokumen tersebut Hal inilah yang membuat dilematis aparat penegak hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menggunakan dokumen palsu yang mengetahui dokumen tersebut palsu dan pihak tidak mengetahui dokumen tersebut palsu. Dalam Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana perlu dipertimbangkan aspek mens rea dan actus reus dalam penentuan kesalahan pelaku tindak pidana. Dengan demikian pihak yang pihak yang menggunakan dokumen palsu yang tidak mengetahui dokumen tersebut palsu, dengan menggunakan penegakan restorative justice selayaknya tidak perlu dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya mens rea dan actus reus dalam perbuatannya.

 

ABSTRACT

Counterfeiting and Use of False Documents is one of the crimes regulated in the Criminal Code. Specifically for letter falsification, it is regulated in Article 263 and Article 264 of the Criminal Code (KUHP) with a penalty of 6 (six) years in prison. Sometimes someone who uses fake documents does not know the authenticity of the document. This is what creates a dilemma for law enforcement officers. The research method used is normative legal research, namely research is carried out by analyzing applicable laws and regulations. From the research conducted, it is concluded that in positive legal arrangements in Indonesia, there is no difference in criminal liability against parties who use fake documents who know the documents are fake and those who do not know the documents are fake. In the reconstruction of criminal responsibility, it is necessary to consider the aspects of mens rea and actus reus in determining the guilt of the perpetrator of a crime. Thus, the party using the fake document who does not know that the document is fake should not need to be held criminally responsible because of the absence of mens rea and actus reus in their actions.